A. Latar Belakang
D. Pembahasan
Kota merupakan pusat kreativitas, budaya dan perjuangan keras manusia. Kota, selain merefleksikan vitalitas dan berbagai peluang umat manusia, juga melambangkan kemajuan sosial dan ekonomi. Di kota, jutaan orang bahkan milyaran orang menikmati fasilita umum, pelayanan kesehatan dan kesejahteraan, rekreasi, pekerjaan pendidikan dan partisipasi dalam menegakkan demokrasi, kota juga merupakan tempat pemusatan atau cabang kekuatan politik dan ekonomi.
Pembangunan di Indonesia saat ini telah membawa banyak perubahan dalam berbagai aspek di masyarakat, baik pada kawasan pedesaan maupun perkotaan. Perubahan tersebut membawa dampak tidak hanya terhadap lingkungan fisik, tapi juga sistem nilai dalam tatanan kehidupan sosial bermasyarakat. Namun sayangnya perubahan yang diciptakan oleh pembangunan membawa dampak yang menyertainya sangat mengerikan dan kompleks, karena ternyata telah melahirkan keterbelakangan dan kemiskinan dalam masyarakat.
Kemiskinan dipandang sebagai kondisi seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya secara layak untuk menempuh dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Dengan demikian, kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidak mampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan pemenuhan hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang, dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Hidup miskin bukan hanya berarti hidup di dalam kondisi kekurangan sandang, pangan, dan papan. Akan tetapi, kemiskinan juga berarti akses yang rendah dalam sumber daya dan aset produktif untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan hidup, antara lain: ilmu pengetahuan, informasi, teknologi, dan modal.
Bagaimana pemerintah menyikapi permasalahan-permasalahan tersebut, apakah upaya-upaya yang di lakukan oleh pemerintah sudah maksimal? Permasalahan-permasalahan tidak hanya meresahkan masyarakat namun juga pemerintah, begitu juga dalam penanggulangannya, semua pihak ikut berperan dalam mengatasi permasalahan ini memang memerlukan penanganan dari pemerintah, namun ada juga permasalahan yang harus segera dipecahkan yaitu masalh kemiskinan di perkotaan. Hal ini dikarenakan masalah kemiskinan merupakan masalah yang sangat kompleks dan karena kemiskinan terkait erat dengan masalah-masalah seperti pendidikan, ekonomi, sosial dan budaya.
Jika dilihat dari aspek ekonomi, masyarakat dikatakan miskin apabila pendapatan seseorang atau keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan minimum sebagaimana mesti yang dijelaskan. Oleh S. Soemitro Remi dan Prijono T. (2002:34) bahwa kemiskinan adalah kondisi dibawah pendapatan yang menjamin kebutuhan dasar pangan, pakaian dan perlindungan, adapun pendapatan yang dimiliki besarnya dibawah upah minimum regional (UMR). Kemiskinan di kota merupakan fenomena yang sering dijumpai. Kemudian timbul pertanyaan mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan kemiskinan yaitu mengapa kota yang banyak diferensiasi pekerjaan justru banyak kemiskinan, kemudian apakah kemiskinan ini timbul dari adanya kebijakan pemerintah yang sering tidak memihak kepada rakyat kecil dan apakah karena para pejabat yang duduk dalam kursi pemerintahan telah melakukan korupsi ataukah karena mentalitas rakyat Indonesia yang lebih suka menerima daripada memberi.
Pada tahun 1999 pemerintah dalam hal ini Departemen Pemukiman Dan Prasarana Wilayah membuat program penanggulangan kemiskinan di perkotaan yang disebut dengan P2KP. Departemen Pemukiman Dan Prasarana Wilayah adalah lembaga penyelenggaraan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yang bertanggung jawab terhadap keseluruhan penyelenggarakan P2KP. Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan merupakan suatu program yang dirancang untuk menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan dengan menggunakan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat yang pelaksanaannya dilakukan oleh masyarakat itu sendiri (Departemen Pemukiman Dan Prasarana Wilayah, 2003).
P2KP merupakan lembaga dari pemerintah yang dibentuk secara langsung dalam mengatasi kemiskinan di kota. P2KP di setiap kelurahan dalam teknisnya dibantu oleh BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat), yaitu sebuah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat dan anggotanya merupakan relawan dari masyarakat kelurahan. Program-program penanggulangan ada tiga yang disebut dengan program tridaya. Diantaranya pembangunan di bidang ekonomi, pembangunan di bidang sosial dan pembangunan di bidang lingkungan atau fisik.
B. Rumusan MasalahBerdasarkan latar belakang masalah tersebut, memunculkan banyak pertanyaan yang berkaitan, pertanyaan tersebut antara lain. Program yang dilakukan P2KP? Bagaiman kriteria masyarakat miskin menurut P2KP? Peran Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP)?
C. Teori Dalam paper ini yang berkaitan dengan peran program penanggulangan kemiskinan di perkotaan maka akan memunculkan dua teori yang akan membahas mengenai program penanggulangan kemiskinan di perkotaan. Teori yang akan digunakan adalah teori kemiskinan, yang kedua adalah perspektif teori modernisasi dalam melihat kemiskinan dan teori yang ketiga adalah perspektif teori dependensi dalam melihat kemiskinan.
Penelitian tentang kemiskinan telah banyak dilakukan. Berbagai teori telah dihasilkan dari teori sosial sampai teori ekonomi. Masalah kemiskinan masih menjadi permasalahan yang tidak pernah dapat ditanggulangi. Teori kemiskinan merangkum adanya masalah kemiskinan struktural yaitu keadaan kemiskinan yang membuat orang-orang miskin terus berada dalam lingkaran kehidupan yang sama karena tidak adanya kebijakan untuk menolong mereka pada tingkat paling atas yaitu pemerintah wajib menolong dan mengeluarkan mereka dari jerat kehidupan sosial kelas bawah. Teori ekonomi beranalisa untuk memutus mata rantai lingkaran kemiskinan dapat dilakukan peningkatan keterampilan sumber daya manusia, penambahan modal investasi, dan mengembangkan teknologi. Kemiskinan memang menjadi permasalahan yang pelik dan tidak mudah diatasi.
Indonesia bukan tidak pernah membuat program penanggulangan kemiskinan. Kebijakan Negara yang membuat Inpres Desa Tertinggal, Jaringan Pengaman Sosial (JPS), sampai Bantuan Langsung Tunai (BLT) tidak banyak membantu jalan keluar untuk menurunkan angka kemiskinan. Pemerintah dapat mengevaluasi terhadap kebijakan untuk rakyat miskin. Keterlibatan masyarakat bisa menjadi saluran alternatif untuk meningkatkan gairah mereka untuk menanggulangi kemiskinan. Masyarakat miskin digerakkan dengan pasrtisipasi sebagai kelompok sasaran tidak hanya berkedudukan menjadi obyek program, tetapi ikut serta menentukan program yang paling cocok bagi mereka. Mereka memutuskan, menjalankan, dan mengevaluasi hasil dari pelaksanaan program. Selanjutnya, peran pemerintah dan kepercayaan kepada masyarakat miskin sangat diperlukan untuk kelanjutan pananggulangan kemiskinan.
Teori Modernisasi lahir di tahun 1950-an di Amerika Serikat, dan merupakan respon kaum intelektual terhadap perang dunia yang bagi penganut evolusi dianggap sebagai jalan optimis menuju perubahan. Teori ini lahir dalam suasana ketika dunia memasuki perang dingin atau peperangan idiologi antara Kapitalisme dibawah kepemimpinan amerika serikat dengan kekuatan Komunisme dibawah kepemipinan Negara Sosialis Uni Soviet Rusia. Adapun penopang dari Teori Modernisasi adalah ide Weber yang melihat pada aspek-aspek nilai budaya yaitu Variabel etos sebagai varian utama dalam melihat keterbelakangan dunia ketiga . Tesis ini diperkuat oleh McClelland yang menekankan psikologi individu dan menekankan bahwa kondisi psikologis prakondisi suatu masyarakat dalam memandang prestasi secara signifikan berkorelasi positif terhadap kelangsungan pembangunan.
Selain itu Teori Modernisasi juga melihat bahwa masalah pembangunan merupakan masalah penyediaan modal untuk investasi (Harood – Domar) . Gagasan ide ini kemudian dikembangkan oleh Rostow bahwa pembangunan dikaitkan dengan perubahan dari masyarakat agraris dengan budaya tradisional ke masyarakat yang rasional, industrial dan berfokus pada ekonomi pelayanan. Ide ini kemudian melahirkan konsep lima tahap pembangunan Rostow . Berbeda dengan Rostow Bert F. Hoselitz membahas faktor-faktor non ekonomi yg ditinggalkan Rostow yang disebut faktor “kondisi lingkungan”. Kondisi lingkungan maksudnya adalah perubahan-perubahan pengaturan kelembagaan yang terjadi dalam bidang hukum, pendidikan,keluarga, dan motivasi. Hoselitz menekankan bahwa meskipun seringkali orang menunjukkan bahwa masalah utama pembangunan adalah kekurangan modal (teori Harrod – Domar ), ada masalah lain yang juga sangat penting yakni adanya keterampilan kerja tertentu, termasuk tenaga wiraswasta yang tangguh. Karena itu dibutuhkan perubahan kelembagaan pada masa sebelum lepas landas, yang akan mempengaruhi pemasokan modal, supaya modal ini bisa menajadi produktif. Perubahan kelembagaan ini akan menghasilkan tenaga wiraswasta dan administrasi serta keterampilan teknis dan keilmuan yang dibutuhkan. Menurut Hoselitz, pembangunan membutuhkan pemasokan dari beberapa unsur, seperti : pemasokan modal besar dan perbankan, serta pemasokan tenaga ahli dan terampil.
Perspektif umum Teori modernisasi memandang pembangunan merupakan kerja secara Internasional yang didasarkan pada teori keuntungan komparatif yang dimiliki oleh setiap negara mengakibatkan terjadinya spesialisasi produksi pada tiap-tiap negara sesuai dengan keuntungan komparatif yang dimilikinya. Secara umum, di dunia ini terdapat dua kelompok negara : 1) negara yang memproduksi hasil pertanian ; 2) negara yang memproduksi barang industri. Antara kedua kelompok negara ini terjadi hubungan dagang dan keduanya menurut teori di atas saling diuntungkan. Tetapi setelah beberapa puluhan tahun kemudian, tampak bahwa negara-negara industri menjadi semakin kaya sedangkan negara-negara pertanian semakin tertinggal. Ini kemudiaan melahirkan dua kelompok negara yaitu negara-negara miskin yang biasanya merupakan negara pertanian dan negara-negara kaya yang biasanya adalah negara industri. Teori Modernisasi lebih melihat bahwa kemiskinan ini disebabkan oleh faktor-faktor internal atau faktor-faktor yang terdapat di dalam negeri negara yang bersangkutan.
Pembangunan sendiri mempunyai dua unsur utama yaitu masalah materi yang mau dihasilkan dan dibagi, serta masalah manusia yang menjadi pengambil inisiatif yang menjadi manusia pembangunan. Pembangunan tidak hanya berurusan dengan produksi dan distribusi barang-barang material tetapi pembangunan juga harus menciptakan kondisi-kondisi yang membuat manusia bisa mengembangkan kreatifitasnya. Teori Modernisasi mendasarkan selain pada faktor-faktor material sebagai penyebab kemiskinan juga faktor manusia yang ada di dalam negara itu sendiri. Untuk itu maka negara-negara miskin yang kemudian di petakan dalam negara dunia ketiga dalam perspektif teori modernisasi harus mendapatkan perhatian dari negara maju, dan negara maju harus berupaya menciptakan replikasi model pembangunan bergaya liberal untuk diadopsi negara-negara dunia Ketiga. Pola hubungan ini kemudian melahirkan istilah Developmentalisme yang merupakan bagian penyokong Teori modernisasi, sehingga teori modernisasi juga di kenal dengan teori developmentalisme .
Fenomena ini bisa kita lihat beberapa program yang kini dijalankan antara lain: Program Bantuan Modal Pinjaman Lunak dan Koperasi (BMPLK); Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK) dari BUMN; Dana Bergulir Usaha Kecil Industri dan Dagang (DBUKID); Bantuan Usaha Ekonomi Produktif Kelompok Anggrek dan Pemanfaatan Pekarangan (BUEPKAID); Peningkatan Pelayanan Usaha Sosial Ekonomi Produktif (P2USEP); Program Pengentasan Kemiskinan Perkotaan (P2KP); Tenaga Kerja Mandiri (TKM); Program GRAMEN BANK; Program Perluasan Kerja Sistem Padat Karya Program Awal Tahun dan Padanan; Program Kompensasi Subsidi Dana Bergulir Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM); Beasiswa Supersemar, Lembaga Keuangan Mikro Badan Usaha Kredit Pedesaan; Pinjaman Tenda Bagi Pedagang Kaki Lima . Konsep program itu beranjak dari keyakinan bahwa kemiskinan merupakan masalah individual. Orang menjadi miskin disebabkan oleh kelemahan dan ketakmampuan yang bersangkutan. Tak ada sangkut pautnya dengan kondisi sosial ekonomi di mana sesorang itu hidup. Seseorang bisa lepas dari kemiskinan jika ada sistem pasar yang mampu memfasilitasi seseorang bekerja secara maksimal. Karenanya, banyak program pengentasan neoliberal yang bersifat penyesuaian bertujuan menyiapkan orang miskin agar mampu bersaing di pasar bebas. Bahkan diantara program tersebut merupakan program-program penyesuaian atau kepentingan dari negara-negara maju yang didesakkan oleh lembaga donor macam World Bank dan IMF, semisal Program Jaringan Pengaman Sosial (JPS), P2KP dan Program Pengembangan Kecamatan (PPK), merupakan contoh model replikasi kebijakan liberal dalam menangani kemiskinan.
Teori Dependensi lebih menitik beratkan pada persoalan keterbelakangan dan pembangunan negara Dunia Ketiga. Munculnya teori dependensi lebih merupakan kritik terhadap arus pemikiran utama persoalan pembangunan yang didominasi oleh teori modernisasi. Teori dependensi lahir karena teori modernisasi ternyata mempunyai banyak kelemahan sehingga timbul sebuah alternatif teori yang merupakan antitesis dari teori modernisasi. Kegagalan modernisasi membawa kemajuan bagi negara dunia ketiga telah menumbuhkan sikap kritis beberapa ilmuan sosial untuk memberikan suatu teori pembangunan yang baru, yang tentu saja mempunyai banyak kelebihan dibandingkan dengan teori yang telah ada. Frank sebagai pelopor kemunculan teori dependensi, pada awalnya menyerang pendapat Rostow. Frank menganggap Rostow telah mengabaikan sejarah. Sejarah mencatat bagaimana perkembangan dunia ketiga yang tatanan ekonominya telah dihancurkan oleh negara dunia pertama selama masa kolonial. Pemikiran Frank terus bergulir dan disambut oleh pemikir sosial lainnya seperti Santos, Roxborough, Cardoso dan Galtung.
Teori dependensi merupakan analisis tandingan terhadap teori modernisasi. Teori ini didasari fakta lambatnya pembangunan dan adanya ketergantungan dari negara dunia ketiga, khususnya di Amerika Latin. Teori dependensi memiliki saran yang radikal, karena teori ini berada dalam paradigma neo-Marxis. Sikap radikal ini analog dengan perkiraan Marx tentang akan adanya pemberontakan kaum buruh terhadap kaum majikan dalam industri yang bersistem kapitalisme. Dalam perspektif Teori dependensi tentang negara miskin Santos mengamsusikan bahwa bentuk dasar ekonomi dunia memiliki aturan-aturan perkembangannya sendiri, tipe hubungan ekonomi yang dominan di negara pusat adalah kapitalisme sehingga menyebabkan timbulnya usaha melakukan ekspansi keluar dan tipe hubungan ekonomi pada negara periferi merupakan bentuk ketergantungan yang dihasilkan oleh ekspansi kapitalisme oleh negara pusat. Santos menjelaskan bagaimana timbulnya kapitalisme yang dapat menguasai sistem ekonomi dunia. Keterbatasan sumber daya pada negara maju mendorong mereka untuk melakukan ekspansi besar-besaran pada negara miskin. Pola yang dilakukan memberikan dampak negatif berupa adanya ketergantungan yang dialami oleh negara miskin. Negara miskin akan selalu menjadi negara yang terbelakang dalam pembangunan karena tidak dapat mandiri serta selalu tergantung dengan negara maju. Negara maju identik menjadi negara pusat, sedangkan negara miskin menjadi satelitnya. Konsep ini lebih dikenal dengan istilah pusat periferi. Pola hubungan antara pusat-periferi ini dijelaskan oleh Frank bahwa kemampuan negara satelit dalam pembangunan ekonomi terutama pembangunan industri kapitalis meningkat pada saat ikatan terhadap negara pusat sedang melemah. Pendapat ini merupakan antitesis dari modernisasi yang menyatakan bahwa kemajuan negara dunia ketiga hanya dapat dilakukan dengan hubungan dan difusi dengan negara maju .
Asumsi dasar teori dependensi ini menganggap ketergantungan sebagai gejala yang sangat umum ditemui pada negara-negara dunia ketiga, disebabkan faktor eksternal, lebih sebagai masalah ekonomi dan polarisasi regional ekonomi global. kondisi ketergantungan adalah anti pembangunan atau tak akan pernah melahirkan pembangunan. Terbelakang adalah label untuk negara dengan kondisi teknologi dan ekonomi yang rendah diukur dari sistem kapitalis. Hal ini juga mempengaruhi pandangan-pandangan teoritisi Dependensi diatas bahwa kemiskinan di suatu negara disebabkan karena faktor eksternal. Kemiskinan dilihat sebagai akibat dari bekerjanya kekuatan-kekuatan luar yang menyebabkan negara yang bersangkutan gagal melakukan pembangunannya.
Penelitian tentang kemiskinan telah banyak dilakukan. Berbagai teori telah dihasilkan dari teori sosial sampai teori ekonomi. Masalah kemiskinan masih menjadi permasalahan yang tidak pernah dapat ditanggulangi. Teori kemiskinan merangkum adanya masalah kemiskinan struktural yaitu keadaan kemiskinan yang membuat orang-orang miskin terus berada dalam lingkaran kehidupan yang sama karena tidak adanya kebijakan untuk menolong mereka pada tingkat paling atas yaitu pemerintah wajib menolong dan mengeluarkan mereka dari jerat kehidupan sosial kelas bawah. Teori ekonomi beranalisa untuk memutus mata rantai lingkaran kemiskinan dapat dilakukan peningkatan keterampilan sumber daya manusia, penambahan modal investasi, dan mengembangkan teknologi. Kemiskinan memang menjadi permasalahan yang pelik dan tidak mudah diatasi.
Indonesia bukan tidak pernah membuat program penanggulangan kemiskinan. Kebijakan Negara yang membuat Inpres Desa Tertinggal, Jaringan Pengaman Sosial (JPS), sampai Bantuan Langsung Tunai (BLT) tidak banyak membantu jalan keluar untuk menurunkan angka kemiskinan. Pemerintah dapat mengevaluasi terhadap kebijakan untuk rakyat miskin. Keterlibatan masyarakat bisa menjadi saluran alternatif untuk meningkatkan gairah mereka untuk menanggulangi kemiskinan. Masyarakat miskin digerakkan dengan pasrtisipasi sebagai kelompok sasaran tidak hanya berkedudukan menjadi obyek program, tetapi ikut serta menentukan program yang paling cocok bagi mereka. Mereka memutuskan, menjalankan, dan mengevaluasi hasil dari pelaksanaan program. Selanjutnya, peran pemerintah dan kepercayaan kepada masyarakat miskin sangat diperlukan untuk kelanjutan pananggulangan kemiskinan.
Teori Modernisasi lahir di tahun 1950-an di Amerika Serikat, dan merupakan respon kaum intelektual terhadap perang dunia yang bagi penganut evolusi dianggap sebagai jalan optimis menuju perubahan. Teori ini lahir dalam suasana ketika dunia memasuki perang dingin atau peperangan idiologi antara Kapitalisme dibawah kepemimpinan amerika serikat dengan kekuatan Komunisme dibawah kepemipinan Negara Sosialis Uni Soviet Rusia. Adapun penopang dari Teori Modernisasi adalah ide Weber yang melihat pada aspek-aspek nilai budaya yaitu Variabel etos sebagai varian utama dalam melihat keterbelakangan dunia ketiga . Tesis ini diperkuat oleh McClelland yang menekankan psikologi individu dan menekankan bahwa kondisi psikologis prakondisi suatu masyarakat dalam memandang prestasi secara signifikan berkorelasi positif terhadap kelangsungan pembangunan.
Selain itu Teori Modernisasi juga melihat bahwa masalah pembangunan merupakan masalah penyediaan modal untuk investasi (Harood – Domar) . Gagasan ide ini kemudian dikembangkan oleh Rostow bahwa pembangunan dikaitkan dengan perubahan dari masyarakat agraris dengan budaya tradisional ke masyarakat yang rasional, industrial dan berfokus pada ekonomi pelayanan. Ide ini kemudian melahirkan konsep lima tahap pembangunan Rostow . Berbeda dengan Rostow Bert F. Hoselitz membahas faktor-faktor non ekonomi yg ditinggalkan Rostow yang disebut faktor “kondisi lingkungan”. Kondisi lingkungan maksudnya adalah perubahan-perubahan pengaturan kelembagaan yang terjadi dalam bidang hukum, pendidikan,keluarga, dan motivasi. Hoselitz menekankan bahwa meskipun seringkali orang menunjukkan bahwa masalah utama pembangunan adalah kekurangan modal (teori Harrod – Domar ), ada masalah lain yang juga sangat penting yakni adanya keterampilan kerja tertentu, termasuk tenaga wiraswasta yang tangguh. Karena itu dibutuhkan perubahan kelembagaan pada masa sebelum lepas landas, yang akan mempengaruhi pemasokan modal, supaya modal ini bisa menajadi produktif. Perubahan kelembagaan ini akan menghasilkan tenaga wiraswasta dan administrasi serta keterampilan teknis dan keilmuan yang dibutuhkan. Menurut Hoselitz, pembangunan membutuhkan pemasokan dari beberapa unsur, seperti : pemasokan modal besar dan perbankan, serta pemasokan tenaga ahli dan terampil.
Perspektif umum Teori modernisasi memandang pembangunan merupakan kerja secara Internasional yang didasarkan pada teori keuntungan komparatif yang dimiliki oleh setiap negara mengakibatkan terjadinya spesialisasi produksi pada tiap-tiap negara sesuai dengan keuntungan komparatif yang dimilikinya. Secara umum, di dunia ini terdapat dua kelompok negara : 1) negara yang memproduksi hasil pertanian ; 2) negara yang memproduksi barang industri. Antara kedua kelompok negara ini terjadi hubungan dagang dan keduanya menurut teori di atas saling diuntungkan. Tetapi setelah beberapa puluhan tahun kemudian, tampak bahwa negara-negara industri menjadi semakin kaya sedangkan negara-negara pertanian semakin tertinggal. Ini kemudiaan melahirkan dua kelompok negara yaitu negara-negara miskin yang biasanya merupakan negara pertanian dan negara-negara kaya yang biasanya adalah negara industri. Teori Modernisasi lebih melihat bahwa kemiskinan ini disebabkan oleh faktor-faktor internal atau faktor-faktor yang terdapat di dalam negeri negara yang bersangkutan.
Pembangunan sendiri mempunyai dua unsur utama yaitu masalah materi yang mau dihasilkan dan dibagi, serta masalah manusia yang menjadi pengambil inisiatif yang menjadi manusia pembangunan. Pembangunan tidak hanya berurusan dengan produksi dan distribusi barang-barang material tetapi pembangunan juga harus menciptakan kondisi-kondisi yang membuat manusia bisa mengembangkan kreatifitasnya. Teori Modernisasi mendasarkan selain pada faktor-faktor material sebagai penyebab kemiskinan juga faktor manusia yang ada di dalam negara itu sendiri. Untuk itu maka negara-negara miskin yang kemudian di petakan dalam negara dunia ketiga dalam perspektif teori modernisasi harus mendapatkan perhatian dari negara maju, dan negara maju harus berupaya menciptakan replikasi model pembangunan bergaya liberal untuk diadopsi negara-negara dunia Ketiga. Pola hubungan ini kemudian melahirkan istilah Developmentalisme yang merupakan bagian penyokong Teori modernisasi, sehingga teori modernisasi juga di kenal dengan teori developmentalisme .
Fenomena ini bisa kita lihat beberapa program yang kini dijalankan antara lain: Program Bantuan Modal Pinjaman Lunak dan Koperasi (BMPLK); Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK) dari BUMN; Dana Bergulir Usaha Kecil Industri dan Dagang (DBUKID); Bantuan Usaha Ekonomi Produktif Kelompok Anggrek dan Pemanfaatan Pekarangan (BUEPKAID); Peningkatan Pelayanan Usaha Sosial Ekonomi Produktif (P2USEP); Program Pengentasan Kemiskinan Perkotaan (P2KP); Tenaga Kerja Mandiri (TKM); Program GRAMEN BANK; Program Perluasan Kerja Sistem Padat Karya Program Awal Tahun dan Padanan; Program Kompensasi Subsidi Dana Bergulir Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM); Beasiswa Supersemar, Lembaga Keuangan Mikro Badan Usaha Kredit Pedesaan; Pinjaman Tenda Bagi Pedagang Kaki Lima . Konsep program itu beranjak dari keyakinan bahwa kemiskinan merupakan masalah individual. Orang menjadi miskin disebabkan oleh kelemahan dan ketakmampuan yang bersangkutan. Tak ada sangkut pautnya dengan kondisi sosial ekonomi di mana sesorang itu hidup. Seseorang bisa lepas dari kemiskinan jika ada sistem pasar yang mampu memfasilitasi seseorang bekerja secara maksimal. Karenanya, banyak program pengentasan neoliberal yang bersifat penyesuaian bertujuan menyiapkan orang miskin agar mampu bersaing di pasar bebas. Bahkan diantara program tersebut merupakan program-program penyesuaian atau kepentingan dari negara-negara maju yang didesakkan oleh lembaga donor macam World Bank dan IMF, semisal Program Jaringan Pengaman Sosial (JPS), P2KP dan Program Pengembangan Kecamatan (PPK), merupakan contoh model replikasi kebijakan liberal dalam menangani kemiskinan.
Teori Dependensi lebih menitik beratkan pada persoalan keterbelakangan dan pembangunan negara Dunia Ketiga. Munculnya teori dependensi lebih merupakan kritik terhadap arus pemikiran utama persoalan pembangunan yang didominasi oleh teori modernisasi. Teori dependensi lahir karena teori modernisasi ternyata mempunyai banyak kelemahan sehingga timbul sebuah alternatif teori yang merupakan antitesis dari teori modernisasi. Kegagalan modernisasi membawa kemajuan bagi negara dunia ketiga telah menumbuhkan sikap kritis beberapa ilmuan sosial untuk memberikan suatu teori pembangunan yang baru, yang tentu saja mempunyai banyak kelebihan dibandingkan dengan teori yang telah ada. Frank sebagai pelopor kemunculan teori dependensi, pada awalnya menyerang pendapat Rostow. Frank menganggap Rostow telah mengabaikan sejarah. Sejarah mencatat bagaimana perkembangan dunia ketiga yang tatanan ekonominya telah dihancurkan oleh negara dunia pertama selama masa kolonial. Pemikiran Frank terus bergulir dan disambut oleh pemikir sosial lainnya seperti Santos, Roxborough, Cardoso dan Galtung.
Teori dependensi merupakan analisis tandingan terhadap teori modernisasi. Teori ini didasari fakta lambatnya pembangunan dan adanya ketergantungan dari negara dunia ketiga, khususnya di Amerika Latin. Teori dependensi memiliki saran yang radikal, karena teori ini berada dalam paradigma neo-Marxis. Sikap radikal ini analog dengan perkiraan Marx tentang akan adanya pemberontakan kaum buruh terhadap kaum majikan dalam industri yang bersistem kapitalisme. Dalam perspektif Teori dependensi tentang negara miskin Santos mengamsusikan bahwa bentuk dasar ekonomi dunia memiliki aturan-aturan perkembangannya sendiri, tipe hubungan ekonomi yang dominan di negara pusat adalah kapitalisme sehingga menyebabkan timbulnya usaha melakukan ekspansi keluar dan tipe hubungan ekonomi pada negara periferi merupakan bentuk ketergantungan yang dihasilkan oleh ekspansi kapitalisme oleh negara pusat. Santos menjelaskan bagaimana timbulnya kapitalisme yang dapat menguasai sistem ekonomi dunia. Keterbatasan sumber daya pada negara maju mendorong mereka untuk melakukan ekspansi besar-besaran pada negara miskin. Pola yang dilakukan memberikan dampak negatif berupa adanya ketergantungan yang dialami oleh negara miskin. Negara miskin akan selalu menjadi negara yang terbelakang dalam pembangunan karena tidak dapat mandiri serta selalu tergantung dengan negara maju. Negara maju identik menjadi negara pusat, sedangkan negara miskin menjadi satelitnya. Konsep ini lebih dikenal dengan istilah pusat periferi. Pola hubungan antara pusat-periferi ini dijelaskan oleh Frank bahwa kemampuan negara satelit dalam pembangunan ekonomi terutama pembangunan industri kapitalis meningkat pada saat ikatan terhadap negara pusat sedang melemah. Pendapat ini merupakan antitesis dari modernisasi yang menyatakan bahwa kemajuan negara dunia ketiga hanya dapat dilakukan dengan hubungan dan difusi dengan negara maju .
Asumsi dasar teori dependensi ini menganggap ketergantungan sebagai gejala yang sangat umum ditemui pada negara-negara dunia ketiga, disebabkan faktor eksternal, lebih sebagai masalah ekonomi dan polarisasi regional ekonomi global. kondisi ketergantungan adalah anti pembangunan atau tak akan pernah melahirkan pembangunan. Terbelakang adalah label untuk negara dengan kondisi teknologi dan ekonomi yang rendah diukur dari sistem kapitalis. Hal ini juga mempengaruhi pandangan-pandangan teoritisi Dependensi diatas bahwa kemiskinan di suatu negara disebabkan karena faktor eksternal. Kemiskinan dilihat sebagai akibat dari bekerjanya kekuatan-kekuatan luar yang menyebabkan negara yang bersangkutan gagal melakukan pembangunannya.
D. Pembahasan
Menurut M. Thoyib dalam artikelnya yang berjudul “Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Masyarakat” mengatakan bahwa proyek penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) adalah suatu prakasa baru Pemerintah Indonesia untuk menanggulangi persoalan kemiskinan di perkotaan. Proyek ini dirancang dengan pengertian, untuk menanggulangi kemiskinan secara berlanjut, upaya-upaya yang terpenting harus dilakukan oleh komunitas sendiri, terutama pada tingkat kelurahan. Pemberdayaan komunitas ini termasuk menangani masalah kemiskinan juga terbentur inarticulate secara politik. Sebagian besar desa-desa terpencil atau perkampungan tidak terlihat oleh elit pemerintah.
Sedangkan pengertian Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) adalah suatu program yang ditujukan kepada masyarakat miskin dengan cara memperdayakan masyarakat agar bisa menangani kemiskinannya sendiri secara mandiri melalui kerja sama dengan Lembaga Masyarakat Lokal (LML). Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) merupakan program yang tergolong baru, yaitu program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Sebelum P2KP, pemerintah sudah pernah membuat program penanggulangan kemiskinan yang hampir serupa dengan P2KP yaitu program Provety Alleviatiob Through Rural Urban Lingkages (PARUL). Program ini menyediakan bantuan meliputi: 1). Dana modal usaha bergulir sebagai stimulant untuk mengembangkan kegiatan ekonomi, terutama usaha kecil dalam bentuk kelompok, 2). Dana bantuan prasaranan ekonomi sebagai penunjang kegiatan ekonomi, 3). Dana bantuan pengembangan kelembagaan untuk mendukung pengembangan kemampuan dan keterampilan masyarakat dalam administrasi program pembangunan dan pengelolaan usaha kecil. Program ini dimaksudkan untuk pengembangan daerah-daerah tertinggal dan pengembangan kawasan desa-kota terpadu.
Kemudian, berdasarkan berbagai pengertian tentang Proyek Penanggulangan Kemiskian di Perkotaan (P2KP) di atas, jelas bahwa dalam upaya penanggulangan kemiskinan telah ada suatu program yang diharapkan dapat menjamin keberlanjutan upaya-upaya dalam penguatan kelembagaan dan kapasitas masyarakat.
Dalam criteria masyarakat miskin menurut Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan adalah masyarakat miskin yang menjadi sasaran P2KP masyarakat miskin yang dilihat mata pencaharian, pendapatan, dan jumlah tanggungan keluarga, latar belakang pendidikan, asset yang dimiliki seperti rumah dan tanah dan juga ini berdasarkan penilaian dan kesepakatan masyarakat.
Kemudian peran Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan adalah sebagai berikut: 1). Terbangunnya lembaga masyarakat yang berbasis nilai-nilai universal kemanusiaan, prinsip-prinsip kemasyarakatan dan berorientasi pembangunan berkelanjutan, 2). Meningkatkan akses bagi masyarakat miskin perkotaan ke pelayanan sosial, sarana prasarana serta pendanaan, 3). Mengedepankan peran pemerintah kota/kabupaten agar mereke makin mampu memenuhi kebutuhan masyarakat miskin.
E. KesimpulanSedangkan pengertian Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) adalah suatu program yang ditujukan kepada masyarakat miskin dengan cara memperdayakan masyarakat agar bisa menangani kemiskinannya sendiri secara mandiri melalui kerja sama dengan Lembaga Masyarakat Lokal (LML). Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) merupakan program yang tergolong baru, yaitu program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Sebelum P2KP, pemerintah sudah pernah membuat program penanggulangan kemiskinan yang hampir serupa dengan P2KP yaitu program Provety Alleviatiob Through Rural Urban Lingkages (PARUL). Program ini menyediakan bantuan meliputi: 1). Dana modal usaha bergulir sebagai stimulant untuk mengembangkan kegiatan ekonomi, terutama usaha kecil dalam bentuk kelompok, 2). Dana bantuan prasaranan ekonomi sebagai penunjang kegiatan ekonomi, 3). Dana bantuan pengembangan kelembagaan untuk mendukung pengembangan kemampuan dan keterampilan masyarakat dalam administrasi program pembangunan dan pengelolaan usaha kecil. Program ini dimaksudkan untuk pengembangan daerah-daerah tertinggal dan pengembangan kawasan desa-kota terpadu.
Kemudian, berdasarkan berbagai pengertian tentang Proyek Penanggulangan Kemiskian di Perkotaan (P2KP) di atas, jelas bahwa dalam upaya penanggulangan kemiskinan telah ada suatu program yang diharapkan dapat menjamin keberlanjutan upaya-upaya dalam penguatan kelembagaan dan kapasitas masyarakat.
Dalam criteria masyarakat miskin menurut Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan adalah masyarakat miskin yang menjadi sasaran P2KP masyarakat miskin yang dilihat mata pencaharian, pendapatan, dan jumlah tanggungan keluarga, latar belakang pendidikan, asset yang dimiliki seperti rumah dan tanah dan juga ini berdasarkan penilaian dan kesepakatan masyarakat.
Kemudian peran Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan adalah sebagai berikut: 1). Terbangunnya lembaga masyarakat yang berbasis nilai-nilai universal kemanusiaan, prinsip-prinsip kemasyarakatan dan berorientasi pembangunan berkelanjutan, 2). Meningkatkan akses bagi masyarakat miskin perkotaan ke pelayanan sosial, sarana prasarana serta pendanaan, 3). Mengedepankan peran pemerintah kota/kabupaten agar mereke makin mampu memenuhi kebutuhan masyarakat miskin.
Dari paper di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah mempunyai tujuan memperluas kesempatan kerja dan berusaha. Itu dilakukan melalui bantuan dana stimulan untuk modal usaha terutama melalui kemudahan dalam mengakses kredit mikro dan UKM, pelatihan keterampilan kerja untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja, meningkatkan investasi dan revitalisasi industri termasuk industri padat tenaga kerja, pembangunan sarana dan prasarana, dan pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri). Prinsip-prinsip PNPM Mandiri adalah pemberdayaan masyarakat yang memprioritaskan kelompok masyarakat miskin. Keterlibatan masyarakat miskin itu digalakkan dengan pendampingan yang dilakukan oleh pengawas dari berbagai level pemerintahan. Sedangkan pengambilan keputusan dilaksanakan secara sederhana di tingkat lokal, yaitu oleh masyarakat sendiri dan didanai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan kelompok masyarakat luas.
Masalah dasar pengentasan kemiskinan bermula dari sikap pemaknaan kita terhadap kemiskinan. Kemiskinan adalah suatu hal yang alami dalam kehidupan. Dalam artian bahwa semakin meningkatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi maka kebutuhan pun akan semakin banyak.
Pengentasan masalah kemiskinan ini bukan hanya kewajiban dari pemerintah, melainkan masyarakat pun harus menyadari bahwa penyakit sosial ini adalah tugas dan tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat. Ketika terjalin kerja sama yang romantis baik dari pemerintah, nonpemerintah dan semua lini masyarakat. Dengan digalakkannya hal ini, tidak perlu sampai 2030 kemiskinan akan mencapai hasil yang seminimal mungkin.
F. SaranMasalah dasar pengentasan kemiskinan bermula dari sikap pemaknaan kita terhadap kemiskinan. Kemiskinan adalah suatu hal yang alami dalam kehidupan. Dalam artian bahwa semakin meningkatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi maka kebutuhan pun akan semakin banyak.
Pengentasan masalah kemiskinan ini bukan hanya kewajiban dari pemerintah, melainkan masyarakat pun harus menyadari bahwa penyakit sosial ini adalah tugas dan tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat. Ketika terjalin kerja sama yang romantis baik dari pemerintah, nonpemerintah dan semua lini masyarakat. Dengan digalakkannya hal ini, tidak perlu sampai 2030 kemiskinan akan mencapai hasil yang seminimal mungkin.
Adapun saran yang dapat penulis sampaikan adalah Pemerintah sebaiknya menjalankan program terpadu secara serius dan bertanggung jawab agar dapat segera mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, mari kita dukung semua program pemerintah dengan sungguh-sungguh demi masa depan bangsa dan negara Indonesia terbebas dari kemiskinan. Marilah kita tingkatkan kepedulian dan kepekaan sosial untuk membantu saudara kita yang masih mengalami kemiskinan.
Dalam menghadapi kemiskinan di zaman global diperlukan usaha-usaha yang lebih kreatif, inovatif, dan eksploratif. Selain itu, globalisasi membuka peluang untuk meningkatkan partisipasi masyarakat Indonesia yang unggul untuk lebih eksploratif. Di dalam menghadapi zaman globalisasi ke depan mau tidak mau dengan meningkatkan kualitas SDM dalam pengetahuan, wawasan, skill, mentalitas, dan moralitas yang standarnya adalah standar global.
DAFTAR PUSTAKA
Hatta, Mohammad. 1985. Pengantar ke Jalan Ekonomi Sosiologi. Jakarta: Inti Idayu Press
J. Dwi Narwoko. Bagong Suyanto (ed). 2006. Sosiologi Teks Pengantar & Terapan. Jakarta: kencana
Joyomartono, Mulyono. 1991. Perubahan Kebudayaan dan Masyarakat dalam Pembangunan. Semarang: Ikip Press
Nugroho, Gunarso Dwi.2006. Modul Globalisasi. Banyumas. CV. Cahaya Pustaka
Remi, Sutyastie Soemitro & Prijono Tjiptoherijanto. 2002. Kemiskinan dan ketidakmerataan di Indonesia. Jakarta: rineka cipta
Ritzer, George & Douglas J. Goodman. 2007. Teori Sosiologi Modern. Jakarta: Kencana
Salim, Agus. 2007. Teori Sosiologi Klasik & Modern. Semarang: Unnes Press
Soekanto, Soerjono. 2006. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
Akbar, Taufiqur rahman. 2010. http:// kasus-kemiskinan-di-indonesia-ilmu.html (19 Desember 19.00 wib)
Mudrajad. 2009. http://Mudrajad_18juli2009=masyarakat miskin menurut P2KP.html. (20 Desember 2010 pukul 10.00 wib)
Kusuma, Sonny. 2006. http://P2KP-URBAN%20POVERTY%20PROJECT.htm (21 Desember 2010 pukul 16.00 wib)
Setiawa, Dadang. 2010. http:// kemiskinan-latar-belakang-dampak-dan.html (21 Desember 2010 pukul 16.15)
Dalam menghadapi kemiskinan di zaman global diperlukan usaha-usaha yang lebih kreatif, inovatif, dan eksploratif. Selain itu, globalisasi membuka peluang untuk meningkatkan partisipasi masyarakat Indonesia yang unggul untuk lebih eksploratif. Di dalam menghadapi zaman globalisasi ke depan mau tidak mau dengan meningkatkan kualitas SDM dalam pengetahuan, wawasan, skill, mentalitas, dan moralitas yang standarnya adalah standar global.
DAFTAR PUSTAKA
Hatta, Mohammad. 1985. Pengantar ke Jalan Ekonomi Sosiologi. Jakarta: Inti Idayu Press
J. Dwi Narwoko. Bagong Suyanto (ed). 2006. Sosiologi Teks Pengantar & Terapan. Jakarta: kencana
Joyomartono, Mulyono. 1991. Perubahan Kebudayaan dan Masyarakat dalam Pembangunan. Semarang: Ikip Press
Nugroho, Gunarso Dwi.2006. Modul Globalisasi. Banyumas. CV. Cahaya Pustaka
Remi, Sutyastie Soemitro & Prijono Tjiptoherijanto. 2002. Kemiskinan dan ketidakmerataan di Indonesia. Jakarta: rineka cipta
Ritzer, George & Douglas J. Goodman. 2007. Teori Sosiologi Modern. Jakarta: Kencana
Salim, Agus. 2007. Teori Sosiologi Klasik & Modern. Semarang: Unnes Press
Soekanto, Soerjono. 2006. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
Akbar, Taufiqur rahman. 2010. http:// kasus-kemiskinan-di-indonesia-ilmu.html (19 Desember 19.00 wib)
Mudrajad. 2009. http://Mudrajad_18juli2009=masyarakat miskin menurut P2KP.html. (20 Desember 2010 pukul 10.00 wib)
Kusuma, Sonny. 2006. http://P2KP-URBAN%20POVERTY%20PROJECT.htm (21 Desember 2010 pukul 16.00 wib)
Setiawa, Dadang. 2010. http:// kemiskinan-latar-belakang-dampak-dan.html (21 Desember 2010 pukul 16.15)
Read More..
